nusakini.com-Jakarta-Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa revisi 155 Buku Pendidikan Agama Islam (PAI) segera diuji publik. Hal ini disampaikan Menag menjawab pertanyaan Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto usai Rapat Kerja tentang Pendahuluan Penetapan BPIH 2020M/1441H.  

Menag menjelaskan bahwa proses reviu dan revisi Buku PAI telah melalui serangkaian tahapan. “Nah ini kita harapkan tanggal 20 nanti sudah siap untuk uji publik, dan di bulan Juli nanti 2020 ini sudah siap dipakai. Baik di Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah,” ujar Menag, Kamis (28/11).  

Proses revisi yang dilakukan, menurut laporan yang diterima Menag juga telah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Proses ini pun telah dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. 

• Soal Pelibatan Pegawai Kemenag Parepare yang Baragama Non Muslim di Panitia Pemberangkatan Jamaah Haji, Ini Penjelasan Kemenag Parepare
• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret

“Jadi saya garis bawahi, bukan berarti saya masuk kemudian diubah. Nggak begitu. Itu sudah berlangsung lama,” kata Menag.  

Buku-buku yang mengalami revisi mencakup buku mata pelajaran Al-Quran Hadis, Fiqih, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Sekretaris Jenderal M. Nur Kholis Setiawan pun menjelaskan mengapa lima mata pelajaran ini perlu mendapatkan perhatian dalam pendidikan madrasah.  

“Bicara Al-Quran Hadis kita pasti belajar tentang sumber kebenaran dalam konteks keislaman. Belajar Fiqih berarti bicara tentang intelektualitas. Bagaimana Fiqih bisa men-drive peserta didik untuk diajak berpikir. Tapi tidak cukup intelektualita, tapi juga harus kita balut dengan moralitas. Karena hanya berpikir tapi tidak punya moralitas kan nggak bener,” urai Nur Kholis.  

Selanjutnya menurut Nur Kholis, seeseorang penting untuk menjadi pintar dan benar. “Makanya kemudian ada akidah akhlaq. Nah ini semua kan memerlukan contoh. Contohnya dari mana? Tentunya dari Sejarah Kebudayaan Islam. Lalu mengapa harus bahasa arab? Karena semua kebanyakan ditulis dalam bahasa arab,” tutur Nur Kholis.  

Menurut Sekjen, revisi buku pelajaran menjadi suatu keniscayaan untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. “Misalnya, kami terinspirasi ketika Filiphina mewajibkan pelajaran Bahasa Arab sejak dia SD, SMP, SMU,” kata Sekjen.  

Hasil pendidikan tersebut, lanjutnya, menghadirkan tenaga kerja - tenaga kerja yang andal berbahasa arab. “Jadi kalau kitab belanja ke Abu Dhabi melihat ada yang berbahasa Arab, itu orang Piliphina. Di sini saya kira perlu dilakukan revisi. Itu salah satu contoh saja,” ujarnya.(p/ab)